Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Empiris

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
2

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
3

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPAD
4

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
5

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385)
7

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)
8

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
9

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
10

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
11

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup
12

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
13

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
14

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
15

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
16

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
18

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata cara Penimbunan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Fasilitasi Penimbunan Akhir
19

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
21

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
22

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
23

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
24

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
25

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
26

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan
27

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pebgawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
Persyaratan


No Persyaratan
1 Scan Asli Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10.000
2 Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
3 Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4 Scan Asli NPWP Perseorangan
5 Scan Asli Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup AMDAL / Rekomendasi UKL-UPL)
6 Scan Asli SIUP/IUI
7 Scan Asli IMB
8 Scan Asli SLF/Surat Perjanjian Sewa
9 Scan Surat Izin Lokasi /Izin Pemanfaatan Ruang
10 Scan Sertifikat / Keterangan tentang Tenaga yang Terdidik di Bidang Analisa / Pengelolaan Limbah B3
11 Scan Asli Asuransi Pollution Legal Liability Policy (Asuransi Pencemaran Lingkungan)
12 Scan Surat kerjasama dengan pihak Ketiga
13 Scan Asli Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila tidak diurus sendiri)
No Persyaratan
1 Scan Asli Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10.000
2 Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
3 Scan NPWP Perusahaan
4 Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5 Scan Asli Surat Izin Lingkungan (Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup/ Rekomendasi UKL-UPL)
6 Scan Asli Akte Pendirian Perusahaan
7 Scan Asli SIUP/IUI
8 Scan Asli IMB
9 Scan SLF/Surat Perjanjian Sewa
10 Scan Asli Surat Izin Lokasi /Izin Pemanfaatan Ruang
11 Scan Sertifikat / Keterangan tentang Tenaga yang Terdidik di Bidang Analisa / Pengelolaan Limbah B3
12 Scan Asli Asuransi Pollution Legal Liability Policy (Asuransi Pencemaran Lingkungan)
13 Scan Surat kerjasama dengan pihak Ketiga
14 Scan Asli Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila tidak diurus sendiri)
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

17 (tujuh belas) Hari Kerja

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan
No Keterangan
1 Surat Penyehat Tradisional (SPT )
Form Download
No Nama Dokumen Action
Helpdesk